ANGGARAN DASAR AREBI

MUKADIMAH

Sesungguhnya kemerdekaan Bangsa Indonesia itu sebagai rahmat Tuhan Yang mahasa Esa, merupakan penggilan, tantangan dan dorongan bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang sangat berat tetapi amat mulia, yaitu menciptakan kemakmuran material dan spiritual yang adil bagi rakyat Indonesia.

Bagi suatu organisasi profesi yang terjun ke dalam dunia usaha, sadar akan hak kewajiban, peranannya serta tanggung jawabnya kepada Nusa dan Bangsa, sebagai penerus cita-cita dan karya dari generasi terdahulu, berketetapan hati untuk memberikan darma baktinya dalam pembangunan negara menuju kepada terwujudnya kemakmuran yang adil dan merata.

Meyakini bahwa kewiraswastaan adalah salah satu upaya mencapai cita-cita luhur untuk kemakmuran Nusa dan Bangsa Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 45, disamping usaha-usaha lain yang dilaksanakan secara ulet, teratur, berencana dan penuh kebijaksanaan.

Maka atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan yang luhur untuk mencapai cita-cita tersebut diatas, kami para pengusaha jasa pemasaran property dan real estate Indonesia yang berada dalam jajaran masyarakat pengusaha Indonesia dan dunia usaha nasional, menyatakan bersatu berhimpun dalam satu wadah organisasi “Brokerage Real Estate Indonesia” dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN KETENTUAN

Pasal 1

Nama

Asosiasi ini bernama ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA, disingkat AREBI, yang secara resmi dalam bahasa Inggris disebut Indonesia Real Estate Broker Association.

Pasal 2

Waktu

AREBI didirikan di Jakarta pada tanggal 17 November 1992 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

Kedudukan

  1. Organisasi tingkat pusat AREBI berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia.
  2. AREBI tingkat Daerah berkedudukan di Propinsi.
  3. AREBI tingkat Cabang berkedudukan di Kabupaten atau Kotamadya.

Pasal 4

Ketentuan Umum

AREBI adalah asosiasi perusahaan, baik badan usaha maupun perorangan, atas dasar kesamaan usaha, kegiatan dan profesi dibidang broker real estat, bersifat independen dan professional, berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup nasional.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 5

Asaz

Organisasi ini berazaskan Pancasila.

Pasal 6

Tujuan

Tujuan AREBI adalah meningkatkan harkat Martabat, mutu kehidupan dan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui peningkatan dan pengembangan usaha dan profesi broker real estat, sebagai bagian dari pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

KODE ETIK DAN KAIDAH TATA LAKU

Pasal 7

Kode Etik AREBI dan Kaedah Tata Laku Profesi Broker

Dalam menjalankan profesinya seluruh anggota terikat pada Kode Etik AREBI dan Kaedah Tata Laku Profesi Broker yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Anggaran Dasar ini.

BAB IV

FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Pasal 8

Fungsi

AREBI berfungsi sebagai :

  1. Wadah perhimpunan potensi, penggerak dan pengarah peran serta usaha jasa broker real estate untuk menyatukan tekad, sikap dan gerak dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui peningkatan dan pengembangan profesi broker property / real estat.
  2. Wadah pembinaan dan pengembangan profesionalisme broker real estat.
  3. Wadah pembinaan dan pengembangan usaha broker real estat Indonesia, yakni yang bergerak di bidang usaha jasa perantara jual-beli, sewa-menyewa dan pemasaran property / real estat, maupun usaha jasa lainnya yang erat kaitannya dengan broker real estat, seperti jasa penilai, manajemen property, penyuluhan, pengembangan promosi.
  4. Wahana perjuangan, penyalur aspirasi dan komunikasi social sesama perusahaan jasa broker real estat dan atau dengan asosiasi/organisasi kemasyarakatan lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri, organisasi social politik, Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, serta instansi terkait lainnya.

Pasal 9

Tugas Pokok

Tugas pokok AREBI adalah :

  1. Memelihara, mengembangkan, meningkatkan dan memperkokoh AREBI sebagai organisasi profesi broker real estat.
  2. Memajukan dan mengembangkan profesi broker real estat serta profesi lainnya yang erat kaitannya dengan broker real estat.
  3. Memperjuangkan pengembangan iklim usaha yang baik di bidang usaha jasa broker real estat, sebagai bagian dari pembangunan perumahan dan pemukiman.
  4. Menggerakkan dan mengarahkan peran serta perusahaan broker real estat dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
  5. Membina dan mengembangkan komunikasi timbal balik dan kerja sesama Anggota AREBI dan atau dengan asosiasi / organisasi kemasyarakatan, organisasi social politik Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat dan Pemerintah serta instansi terkait lainnya.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 10

Dasar Keanggotaan

Dasar keanggotaan AREBI bersifat perorangan dan atau perusahaan, aktif dan khusus.

Pasal 11

Kategori Anggota

  1. Anggota Biasa AREBI adalah perorangan dan atau perusahaan, baik badan usaha swasta maupun badan usaha milik pemerintah, yang menjalankan usaha jasa selaku broker real estate, yang dengan sukarela mendaftarkan diri menjadi Anggota.
  2. Anggota Luar Biasa adalah perusahaan dan atau perorangan warga negara Indonesia yang telah berjasa terhadap pembinaan dan pengembangan usaha jasa broker real estate, atau yang secara sukarela dan teratur memberikan bantuan kepada AREBI, atau yang dinilai Dewan pengurus Pusat AREBI mempunyai kepedulian dan karena itu bermanfaat terhapat pengembangan usaha jasa broker real estat maupun pengembangan AREBI, yang penerimaannya sebagai Anggota Luar Biasa ditetapkan oleh DPP.

Pasal 12

Hak dan Kewajiban

  1. Setiap anggota berhak atas pembelaan, pelayanan dan turut serta dalam setiap kegiatan AREBI.
  2. Setiap anggota mempunyai hak suara, hak memilih dan dipilih sebagai pengurusan dalam Musyawarah, baik di tingkat Pusat / Daerah / Cabang kecuali Anggota Luar Biasa.
  3. Setiap anggota wajib membayar uang pangkal dan iuran anggota tahunan kecuali Anggota Luar Biasa.
  4. Setiap anggota wajib berperan aktif dan mewujudkan tujuan organisasi.
  5. Anggota AREBI wajib tunduk pada seluruh ketentuan organisasi dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi organisasi.

Pasal 13

Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan AREBI berakhir, apabila yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, dan atau diberhentikan.

BAB VI

ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 14

Kelembagaan

  1. AREBI memiliki lembaga-lembaga organisasi dengan hirarki sebagai berikut:
    1. Musyawarah Nasional.
    2. Rapat Kerja Nasional.
    3. Dewan Kehormatan AREBI.
    4. Pengurus Pusat.
    5. Majelis Kode Etik.
    6. Musyawarah Daerah.
    7. Rapat Anggota Daerah.
    8. Rapat Kerja Daerah.
    9. Pengurus Daerah.
    10. Musyawarah Cabang.
    11. Rapat Anggota Cabang.
    12. Rapat Kerja Cabang.
    13. Pengurus Cabang.
  2. Musyawarah merupakan lembaga permusyawaratan anggota pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Nasional, Daerah.
  3. Musyawarah merupakan lembaga permusyawaratan anggota pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Nasional, Daerah.
  4. Rapat Kerja merupakan forum koordinasi, komunikasi dan lembaga penentu kebijakan organisasi, khususnya Program Kerja Organisasi yang pesertanya terdiri dari unsure Pengurus Pusat, unsure AREBI, Ketua Pengurus Daerah.
  5. Dewan Kehormatan AREBI merupakan lembaga normative tertinggi organisasi, penentu dan penjaga norma-norma Etika dan Tata Laku Profesi AREBI serta penasehat Pengurus Pusat dalam penentuan kebijakan organisasi.
  6. Pengurus merupakan lembaga eksekutif organisasi ditingkat Nasional, Daerah :
    1. Pengurus Pusat merupakan lembaga eksekutif tertinggi pada tertinggi pada tingkat dan lingkup nasional dengan tugas utama melaksanakan hasil keputusan MUNAS dan Rapat Kerja Nasional. Dalam menjalankan tugasnya Pengurus Pusat mengindahkan nasehat dan pengarahan dari Dewan Kehormatan AREBI.
    2. Pengurus Daerah merupakan lembaga eksekutif tertinggi pada tingkat dan linkup Propinsi dengan tugas utama melaksanakan hasil keputusan MUNAS, MUSDA, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, Keputusan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.
    3. Pengurus Cabang merupakan lembaga eksekutif tertinggi pada tingkat dan lingkup Kabupaten / Kota dengan tugas utama melaksanakan hasil keputusan MUNAS, MUSDA, MUSCAB, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah dan Keputusan Pengurus Daerah.
  7. Badan-Badan merupakan perangkat operasional tingkat Nasional, Daerah yang dibentuk oleh lembaga eksekutif ditingkat masing-masing dalam rangka menjalankan fungsi organisasi, dan bertanggung jawab pada tingkat kepengurusan masing-masing.

Pasal 15

Landasan Organisasi

Dalam melaksanakan fungis organisasi, AREBI memeiliki landasan organisasi meliputi :

  1. Ketetapan Musyawarah Nasional.
  2. Anggaran Dasar.
  3. Anggaran Rumah Tangga,
  4. Kode Etik AREBI dan Kaidah Tata Laku Profesi AREBI.
  5. Ketetapan Rapat Kerja Nasional.
  6. Keputusan Dewan Pembina.
  7. Keputusan Dewan Kehormatan AREBI.
  8. Keputusan Pengurus Pusat.
  9. Keputusan Majelis Kode Etik.
  10. Ketetapan Musyawarah Daerah.
  11. Ketetapan Musyawarah Cabang.
  12. Ketetapan Rapat Anggota Daerah.
  13. Ketetapan Rapat Anggota Cabang.
  14. Ketetapan Rapat Kerja Daerah.
  15. Ketetapan Rapat Kerja Cabang.
  16. Keputusan Pengurus Daerah.
  17. Keputusan Pengurus Cabang.

Pasal 16

Kepengurusan

Struktur kepengurusan organisasi AREBI terdiri dari :

  1. Dewan Pengurus Pusat, disingkat DPP, untuk organisasi tingkat nasional;
  2. Dewan Pengurus Daerah, disingkat DPD, untuk organisasi tingkat daerah;
  3. Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 17

Penyelenggara Kepengurusan Tertinggi

DPP adalah pemegang dan penyelenggara kepengurusan tertinggi organisasi.

BAB VII

TATA LAKSANA

Pasal 18

Musyawarah dan Rapat

1. Musyawarah organisasi terdiri atas ;

  1. Musyawarah Nasional (MUNAS);
  2. Musyawarah Daerah (MUSDA);
  3. Musyawarah Cabang (MUSCAB);
  4. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS);
  5. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA);
  6. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB);

Pasal 19

Musyawarah

  1. Musyawarah Nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, diadakan sekali dalam tiga tahun, dengan wewenang :
    1. Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
    2. Menetapkan Program Umum Organisasi ;
    3. Menilai laporan Pertanggungjawaban DPP ;
    4. Memilih dan menetpkan DPP ;
    5. Menetapkan kode etik dan ketentuan-ketentuan prilaku keprofesian anggota AREBI atas usul DPP ;
    6. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.
  • Musyawarah Daerah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi masing-masing organisasi tingkat daerah, diadakan sekalli dalam tiga tahun, dengan wewenang ;
    • Menetapkan rencana kerja daerah tingkat tahunan ;
    • Menilai laporan pertanggungjawaban DPD ;
    • Memilih dan menetapkan DPD ;
    • Menetapkan keputusan lainnya yang dianggap perlu sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional maupun Keputusan DPP.

Pasal 20

Musyawarah Khusus dan Musyawarah Luar Biasa

  1. Musyawarah Khusus :
  1. Diselenggarakan untuk membahas masalah khusus yang ditetapka oleh MUNAS/MUSDA/MUSCAB.
  • Musyawarah Khusus
  • Di tingkat Nasional disebut Musyawarah Nasional Khusus / MUNASSUS.
    • Di tingkat Daerah disebut Musyawarah Daerah Khusus / MUSDASUS
    • Di tingkat Cabang disebut Musyawarah Cabang Khusus / MUSCABSUS.

2. Musyawarah Luar Biasa :

  1. Di selenggarakan untuk membahas masalah-masalah yang mendesak yang tidak dapat ditunda sampai penyelenggaraan MUNAS / MUSDA berikut :
  • Musyawarah Luar biasa dapat diselenggarakan :
    • Di tingkat Nasional Musyawarah Nasional Luar Biasa / MUNASLUB atas permintaan ; Majelis Pengurus Pusat dan 1/3 jumlah pengurus Daerah / Cabang.
    • Di tingkat Daerah disebut Musyawarah Daerah Luar Biasa / MUSDALUB atas permintaan Pengurus Daerah dan 1/3 jumlah anggota.

Pasal 21

Rapat Anggota

Rapat Anggota adalah rapat pengurus lengkap dan anggota ditingkat Daerah yang merupakan forum komunikasi dan koordinasi untuk membahas masalah-masalah khusus yang menyangkut kepentingan anggota, masalah keanggotaan dan organisasi. Diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun diatur dan dilaksanakan sesuai ketentuan organisasi.

Pasal 22

Rapat Kerja

  1. Rapat kerja merupakan Rapat Kepengurusan di tingkat nasional, Daerah untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan Program Kerja Organisasi, diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan organisasi.
  2. Rapat Kerja tingkat Nasional / RAKERNAS diikuti oleh Pimpinan Kepengurusan dari unsure Majelis AREBI, Pengurus Pusat, dan Pengurus Daerah diselenggarakan untuk :
    1. Menyusun Program Kerja Tahunan organisasi sebagai penjabaran Garis Besar Kebijakan Organisasi untuk dilaksanakan ditingkat Pusat dan Daerah.
    2. Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Tahunan organisasi yang dilaksanakan Pengurus Pusat dan Daerah.
    3. Menetapkan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
    4. Memutuskan masalah-masalah yang menyangkut komunikasi, konsultasi dan koordinasi antara Pengurus Pusat dan Daerah.
    5. Membuat keputusan dan ketetapan yang menyangkut kebijakan organisasi, serta langkah yang perlu diambil berkaitan dengan Program Kerja Organisasi dan pelaksanaannya.
    6. Menentukan system keuangan Organisasi dan pembagiannya ditingkat Pusat dan Daerah.
    7. Mengusulkan dan memilih nama-nama calon Anggota Dewan Kehormatan AREBI dan calon Wakil AREBI yang bertindak atas nama organisasi di lembaga terkait di tingkat Nasional.
    8. Mengusulkan nama-nama calon Anggota kehormatan dan mereka yang berjasa bagi organisasi dan atau Profesi AREBI.

Pasal 23

Rapat Pengurus

Rapat Pengurus di tingkat Pusat / Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali untuk menjalankan fungsi dan tugas lembaga eksekutif di tingkat kepengurusan masing-masing.

Pasal 24

Hak Suara

  1. Dalam Musyawarah / Musyawarah Khusus / Musyawarah Luar Biasa di tingkat Nasional / Daerah, hak suara peserta adalah 1 (satu) suara untuk setiap anggota yang mempunyai hak suara.
  2. Bagi anggota peserta Musyawarah yang berhalangan hadir, dapat menggunakan hak suaranya dengan mengirimkan Surat Hak Suara atau menerbitkan Surat Kuasa yan gash kepada anggota peserta Musyawarah yang dapat hadir.
  3. Seorang anggota peserta Musyawarah hanya dapat menerima kuasa dari anggota yang berhak memberikan hak suaranya sebanyak yang ditentukan dalam ketentuan organisasi.

Pasal 25

Keputusan & Quorum

  1. Keputusan / ketetapan organisasi :
    1. Keputusan organisasi memiliki kewenangan berjenjang, sehingga dalam menentukan keputusan baru, harus memperhatikan keputusan sebelumnya dan atau yang masih berlaku.
    2. Semua keputusan yang diambil, adalah dengan mendahulukan musyawarah dan mufakat.
    3. Bila dengan musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai keputusan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak sesuai ketentuan organisasi.
  2. Musyawarah dan rapat untuk pengambilan keputusan hanya dianggap sah bila mencapai quorum sesuai ketentuan organisasi.
  3. Untuk Keputusan dan Quorum dalam MUNASLUB harus ada diwakili dari DPD dan DPC AREBI namun bila tidak dapagt hadir dapat diwakilkan tetapi harus ada surat kuasa.

BAB VIII

DEWAN PEMBINA, DEWAN KEHORMATAN DAN DEWAN PENASEHAT

Pasal 26

Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat

Pada kepengurusan organisasi tingkat Nasional maupun didaerah diadakan dewan pembina, dewan kehormatan, dan dewan penasehat.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 27

Keuangan

Keuangan organisasi diperoleh dari :

  1. Uang pangkal anggota.
  2. Uang iuran dan sumbangan anggota.
  3. Bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
  4. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 28

Pembubaran

  1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan melalui keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan untuk itu.
  2. Keputusan pembubaran organisasi yang dimaksud pada ayat (1) hanya sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 Anggota yang punya hak suara, dan disertai penentuan lebih lanjut tentang kekayaan organisasi.

BAB XI

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 29

Anggaran Rumah Tangga

  1. Hal-hal yang belum diatur, dan atau penjelasan ketentuan Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tanga yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.
  2. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
  3. Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah, ditambah, dihapus melalui keputusan RAKERNAS.

Pasal 30

Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar organisasi hanya dapat diubah, ditambah atau dihapus melaui keputusan Munas atau Munas Luar Biasa.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 31

Penutup

  1. Anggaran dasar ini hanya dapat diubah dan ditambah oleh musyawarah nasional atau musyawarah nasional luar biasa.
  2. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
  3. Pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diatur dan ditetapkan oleh DPP.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Juni 2003

Berdasarkan Hasil Munaslub I AREBI

Di Hotel Paninsula Jakarta

WhatsApp Image 2019-10-23 at 11.00.474845847861571803380.jpeg